Pemerintahan Republik Rakyat China (RRC)

Republik Rakyat China. Sumber: misi.sabda.org

China atau RRC (Republik Rakyat China) merupakan negara terbesar keempat di dunia dari segi luas wilayah dan jumlah penduduknya. Pada tanggal 14 Maret 2013, rakyat China menetapkan Xi Jinping sebagai presiden dari partai komunis di RRC. Partai komunis sendiri telah berkuasa di China sejak tahun 1949 setelah berhasil mengalahkan pasukan nasionalis dalam perang saudara. Xi Jinping sendiri dianggap sebagai tokoh kuat di China, yang menempatkan dirinya sebagai pemimpin yang berwibawa dan ambisius untuk memperkuat kedudukan China di dunia. Namun, terdapat kritik terhadap sistem pemerintahan China yang dianggap kurang demokratis dan mengabaikan hak asasi manusia. Sejumlah tindakan represif terhadap aktivis dan kelompok minoritas di China juga sering menjadi sorotan media internasional dan masyarakat dunia.

 

Bentuk pemerintahan China adalah republic dengan sistem demokrasi komunis. Pada dasarnya, sistem demokrasi komunis menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan ideologi komunis yang dianut oleh Partai Komunis China. Meskipun demikian, Partai Komunis China tetap menjadi partai politik yang paling berkuasa di China. Hal ini ditunjukkan dengan dominasinya dalam lembaga Negara tertinggi di China, yaitu Kongres Rakyat Nasional. Meskipun secara teori, Kongres Rakyat Nasional adalah lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi di negara tersebut, namun faktanya partai komunis yang memiliki kendali atas Kongres tersebut. Anggota Kongres Rakyat Nasional dipilih melalui pemilihan secara tidak langsung oleh rakyat China, namun dalam prakteknya hanya anggota partai komunis yang memiliki peluang besar untuk terpilih. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan keterbatasan dalam proses demokrasi di China.

 

Lalu bagaimana dengan sistem pemerintahan China? RRC ini menjadikan sistem parlementer sebagai sistem pemerintahannya.

 

Sistem pemerintahan China dimulai saat Mao Zedong memimpin revolusi komunis yang sangat mengkritik bentuk pemerintahan feodal yang telah ada di China sebelumnya. Proses deodifikasi ini membuat China berbeda dari negara-negara di Eropa dan bahkan Jepang.

 

Birokrasi di China terdiri dari orang-orang yang terlatih dalam tradisi Konfusianisme. Oleh karena itu, para pegawai di China dipilih melalui sistem ujian yang khusus, yang mengukur sejauh mana pengetahuan mereka tentang Konfusianisme.

 

Mao Zedong bukanlah orang yang sangat kaya dengan banyak warisan, dan ia juga tidak bersimpati dengan kekaisaran. Meskipun begitu, Mao memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem politik China dan generasi rakyatnya. Kepemimpinan Mao yang stabil membawa China menuju arah yang lebih stabil secara politik.

 

Mao mendorong dilakukannya investigasi dan penelitian, namun ia juga terkadang mengabaikan kenyataan dalam paham utopisnya. Ia juga dikenal sebagai orang yang intelek dan memiliki pendidikan tinggi.

 

Selama masa revolusi, ketika perubahan yang diusung oleh Mao masih terbatas pada kawasan pedesaan, ia telah menekankan pentingnya penggabungan teori dengan praktik. Mao tidak mengadopsi pendekatan yang merusak teori Marxis, karena ia percaya bahwa penganut Marxis adalah orang yang peduli dengan revolusi, termasuk dirinya sendiri.

 

Pada tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat China secara resmi diumumkan sebagai sebuah negara dengan sistem politik baru yang relatif. Pengaruh terbesar pada komunisme di China pada saat itu adalah lingkungan revolusioner, sejarah Partai Komunis China, dan pengaruh komunisme Soviet sebelum tahun 1949. Hal ini merupakan fenomena umum pada abad ke-20.

 

Pengaruh tradisi politik pra-modern China secara resmi berakhir pada tahun 1911, bersamaan dengan runtuhnya Dinasti Qing (Manchu) yang sangat berpengaruh terhadap pemerintahan saat ini.

 

Sistem pemerintahan China. Sumber:manjakan.com

Pemerintahan daerah di China terdiri dari tiga tingkatan, yaitu provinsi, kabupaten, dan tingkat dasar, serta beberapa unit di bawahnya.

 

Dari perspektif warga negara, unit yang paling penting dalam struktur pemerintahan China adalah unit yang berada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit ini mencakup kantor polisi, cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintah tingkat dasar, serta berbagai unit pemukiman dan produksi seperti desa, rukun kampung, toko koperasi pertanian, sekolah, dan pabrik.

 

Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) merupakan organ penting ketiga dalam struktur politik nasional China. Menurut organisasi partai, peniruan sistem umumnya terjadi pada tingkat yang lebih rendah dalam suatu struktur.

 

Setiap dari 30 provinsi di Negara China memiliki komite partai sebagai kepala yang terdiri dari komite tetap dan sekretaris partai. Komite tetap memiliki banyak divisi pekerja, seperti cabang tingkat pusat.

 

Mereka pun melakukan propaganda di tingkat provinsi dan juga organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin pada tingkat provinsi.

Ada tiga peranan politik penting yang diantaranya adalah kader, aktivis serta anggota partai yang mendominasi kepemimpinan padasistem politik China. Aktivis ialah warga Negara biasa yang tidak memegang jabatan resmi dan juga tidak memiliki kepentingan, inisiatif maupun tanggung jawab khusus.

Sementara kader ialah mereka yang memiliki kedudukan pimpinan resmi pada sebuah organisasi. Biasanya merupakan orang dengan jabatan full-time. Kemudian untuk anggota partai tentunya seperti anggota partai di Negara lain.

 

Menjadi seorang aktivis seringkali menjadi langkah awal dalam proses rekrutmen politik dan menjadi seorang pemimpin atau kader dalam Partai Komunis China.

 

Sistem pemerintahan China menempatkan kekuasaan pembuatan keputusan tertinggi di tangan Politbiro PKC dan komite tetap. Anggota Politbiro bertanggung jawab atas rapat penting PKC, dan tidak ada mekanisme resmi yang dapat digunakan oleh orang lain untuk menolak keputusan yang dibuat dalam rapat Politbiro.

 

 

Kelompok kecil tersebut kemudian semakin memperluas proses pembuatan kebijakan dengan cara mengadakan pertemuan dengan kelompok elit lain yang dapat memberikan informasi, perbaikan, dukungan, dan juga kritik terhadap rencana tersebut. Pada akhir tahun 1990-an, China menghadapi sejumlah tantangan kebijakan politik, termasuk kontrol korupsi, regulasi ekonomi makro, perpecahan sosial, perlindungan hak asasi manusia, hak kekayaan intelektual, stabilitas nasional, dan juga perlindungan lingkungan.

 

Peraturan dalam sistem politik RCC dilaksanakan oleh berbagai struktur, termasuk partai, militer, birokrasi pemerintah, dan sistem komunikasi yang dikuasai. 

 

Sementara itu, tiga tema utama dari revolusi China adalah kemerdekaan dan penyatuan bangsa, integritas masyarakat dan negara, serta pembangunan ekonomi dan sosial.