Penulis: Liza Dwi Eftiza Khairunniza, S.Pd., M.Pd
Rakyat Sipil, Jakarta – Pertengahan September lalu, Menteri Agama melantik Direktur Jenderal Pesantren yang pertama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, urusan pesantren ditangani unit setingkat eselon I tersendiri di Kementerian Agama. Kabar ini penting bagi seluruh Indonesia, tetapi barangkali paling terasa di Madura, pulau tempat pendidikan anak berjalan di dua jalur sekaligus.
Di Madura, ada sekolah dan madrasah formal yang mengikuti kurikulum pemerintah, dan ada pesantren dengan tradisi kitab kuning yang sudah hidup jauh sebelum republik ini berdiri. Bagi banyak keluarga, keduanya sama penting: sekolah untuk ijazah dan pekerjaan, pesantren untuk ilmu agama dan adab.
Dualisme ini kerap dibaca sebagai masalah. Dua sistem berada di bawah dua kementerian berbeda. Sebagian lulusan pendidikan diniyah formal dan muadalah pesantren juga masih menghadapi kendala pengakuan ijazah. Statistik pun ikut menyumbang kesan suram. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Sampang pada 2025 hanya 5 tahun 2 bulan, terendah di Jawa Timur. Tiga kabupaten Madura lainnya juga masih di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 8 tahun 5 bulan.
Namun, angka itu perlu dibaca dengan hati-hati. Rata-rata lama sekolah menghitung pendidikan formal yang ditempuh seseorang. Tahun-tahun yang dihabiskan anak di pesantren salafiyah, mengaji kitab dari pagi hingga malam, umumnya tidak tercatat di sana. Statistik bisa menangkap berapa lama orang Madura bersekolah, tetapi belum tentu menangkap berapa lama mereka belajar. Ini bukan alasan untuk berpuas diri, melainkan pengingat agar kebijakan pendidikan di Madura tidak disusun hanya dari satu jenis angka.
Karena itu, membaca dualisme hanya sebagai beban berarti mengabaikan apa yang sebenarnya dimiliki Madura: jaringan lembaga pendidikan berbasis masyarakat yang luar biasa besar, dan yang dalam beberapa tahun terakhir mendapat pengakuan negara secara berturut-turut.
Data Kementerian Agama per Oktober 2025 mencatat ada 427 pesantren di Sampang, 426 di Pamekasan, dan 394 di Sumenep. Sampang dan Pamekasan menempati urutan kedua dan ketiga terbanyak di Jawa Timur, hanya kalah dari Jember. Bersama Bangkalan, jumlah pesantren di Madura mencapai lebih dari 1.400 lembaga. Ini modal sosial yang tidak dimiliki banyak daerah lain.
Sebagian pesantren di Madura juga sudah mengembangkan pendidikan formal hingga perguruan tinggi. Pesantren Annuqayah di Guluk-Guluk, Sumenep, kini memiliki Universitas Annuqayah setelah Kementerian Agama menyetujui penggabungan Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) ke dalamnya pada 2024. Di Pamekasan, SMK Miftahul Ulum di Pondok Pesantren Kebun Baru Putri, Palengaan, menjalankan program SMK mini yang terbuka bagi siswa, alumni, dan masyarakat umum. Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa pesantren dan sekolah tidak harus bersaing. Keduanya bisa tumbuh di halaman yang sama.
Pengakuan negara pun terus menguat. Sejak Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren berlaku, pendidikan pesantren diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Lulusan pendidikan diniyah formal dan satuan pendidikan muadalah dinyatakan setara dengan lulusan madrasah dan sekolah di jenjang yang sama. Pengakuan itu kini diikuti kelembagaan yang lebih kuat lewat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2026, yang menjadi dasar pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren. Menteri Agama sendiri mengakui bahwa selama ini sekitar 42.000 pesantren belum mendapat anggaran yang sepadan dengan pendidikan formal.
Pintu ke perguruan tinggi juga makin terbuka bagi santri. Seleksi masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri 2026 menerima lulusan pendidikan diniyah formal dan pendidikan kesetaraan pesantren salafiyah. Program Beasiswa Santri dari Kementerian Agama juga menyasar lulusan pesantren dari berbagai jalur. Di Madura sendiri, Institut Agama Islam Negeri Madura di Pamekasan resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Madura pada 2025. Bersama Universitas Trunojoyo Madura di Bangkalan, Madura kini memiliki dua universitas negeri yang siap menampung lulusan sekolah maupun pesantren.
Tentu tidak semua pesantren sama kuatnya. Ada yang sudah memiliki sekolah, kampus, dan unit usaha, tetapi banyak pula yang masih bertumpu pada swadaya pengasuh dengan fasilitas terbatas. Justru di sinilah kehadiran negara diuji: bukan hanya mengakui di atas kertas, tetapi juga menjangkau pesantren-pesantren kecil yang paling membutuhkan.
Perubahan regulasi dan kelembagaan ini membuka setidaknya tiga peluang yang patut digarap bersama. Pertama, pengakuan di tingkat daerah. Undang-undang sudah menyetarakan ijazah pendidikan pesantren tertentu, tetapi pemahaman di lapangan belum merata. Pemerintah daerah di Madura dapat menjadi contoh dengan memastikan ijazah pendidikan diniyah formal dan muadalah diterima penuh dalam rekrutmen, beasiswa daerah, dan layanan publik.
Kedua, kemitraan pesantren dan kampus. Universitas Trunojoyo Madura dan UIN Madura dapat bekerja sama dengan pesantren dalam bentuk kelas persiapan masuk perguruan tinggi, pendampingan pendaftaran beasiswa santri, dan program pengabdian yang menempatkan mahasiswa di pesantren. Arus timbal balik ini memperkaya kedua pihak. Mahasiswa belajar memahami masyarakatnya, sementara santri mendapat gambaran nyata tentang dunia kampus.
Ketiga, keterampilan yang berakar pada ekonomi lokal. Pesantren yang sudah memiliki SMK atau pelatihan kejuruan dapat diperkuat dengan bidang yang relevan bagi Madura, seperti pengolahan hasil laut, garam, pertanian lahan kering, ekonomi syariah, dan pariwisata religi. Dengan begitu, santri tidak hanya pulang membawa ilmu agama, tetapi juga keterampilan untuk menghidupi keluarga dan kampungnya.
Dalam kajian sosiologi pendidikan, lembaga yang bertahan lama adalah lembaga yang dipercaya masyarakatnya. Pesantren di Madura telah memperoleh kepercayaan itu selama ratusan tahun, sementara sekolah formal membawa pengakuan negara dan pintu ke dunia kerja modern. Ketika keduanya saling mengakui dan saling melengkapi, yang tadinya disebut dualisme berubah menjadi kekuatan ganda. Anak Madura tidak perlu memilih antara menjadi santri atau menjadi pelajar. Ia bisa menjadi keduanya, lalu melangkah sejauh mungkin.
Liza Dwi Eftiza Khairunniza, Dosen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar; kandidat doktor Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia





Komentar