Nasional
Beranda » Blog » Kepercayaan Siwa Kelas 8 Di SMP 2 Welahan Ke Pemerintah di Tengah Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kepercayaan Siwa Kelas 8 Di SMP 2 Welahan Ke Pemerintah di Tengah Kontroversi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Safinatunnaja
Foto: Safinatunnaja

Penulis: Safinatunnaja, Mahasiswi Psikologi, Universitas Muria Kudus.

Penelitian dari mahasiswi Psikologi Universitas Muria Kudus berinisial SNN ngeliatin gimana kepercayaan 70 siswa kelas VIII di SMP Negeri 2 Welahan ke pemerintah setelah program makan siang gratis atau MBG yang katanya buat ngebantu anak sekolah malah dibayangin sama kasus keracunan massal dan korupsi di mana mana. Hasilnya kepercayaan siswa tadi tuh rata rata di level cukup memuaskan dengan 60 persen dari mereka milih kategori itu, sementara 25,71 persen ngerasa kurang memuaskan dan sisanya yang puas atau sangat kecewa cuma segelintir masing masing 7,14 persen. Yang bikin gue angkat alis adalah nggak ada satupun yang kasih nilai sangat memuaskan alias nol besar, artinya program ini mungkin udah lumayan di mata mereka tapi belum ada yang ngerasa mantep banget, ini kayak nilai tujuh puluh di rapor yang lulus tapi masih jauh dari kata sempurna.

Picture2hhhhhhffff

Gambar 1. Perbandingan Frekuensi Tingkat Kepercayaan Siswa

Dari diagram batang di atas keliatan banget kalau suara siswa dominan di satu titik aja yaitu cukup, dan kalau dikelompokin jadi dua kubu yang pesimis itu hampir 33 persen sementara yang optimis cuma sekitar 7 persen, artinya mereka tuh lebih banyak yang ragu ragu dan kecewa dibanding yang bener bener percaya, dan ini juga keliatan dari diagram lingkarannya.

Picture3jjhhhhh

Gambar 2. Proporsi Persentase Tingkat Kepercayaan Siswa

Di diagram lingkaran ini porsi terbesar tetep didominasi sama kategori cukup, tapi yang jadi perhatian adalah sektor tidak memuaskan yang lumayan gede dan ini jadi alarm buat pemerintah soalnya ada hampir sepertiga siswa yang udah ilfil duluan, mereka ngerasa program ini belum bener bener berpihak ke mereka terutama setelah isu keracunan dan korupsi mencuat.

Sekarang gue bedah tiga dimensi kepercayaannya, hasilnya siswa ternyata lebih percaya sama lembaganya seperti pemerintah daerah atau DPR daripada sama orangnya, dimensi kepercayaan ke institusi politik dapet skor tertinggi 54,61 persen yang artinya mereka masih yakin sistemnya bisa jalan asal dikelola bener, di posisi kedua kinerja dan integritas pemerintah 53,39 persen juga lumayan tapi masih ada rasa was was soal konsistensi program, sementara kepercayaan ke aktor politik yang merupakan para pemimpin dan pejabat dapet nilai paling rendah 53,18 persen dan ini nunjukkin kalau figur personal lagi lagi jadi yang paling diraguin sama mereka (SNN)

Generasi Scroll, Karakter yang Terkikis? Menata Kembali Peran Media Sosial bagi Masa Depan Bangsa

Picture4ghhhhhh

Gambar 3. Persentase Pencapaian Tiap Dimensi

Diagram batang ini ngegambarin kalau ketiga dimensi itu hampir sama tingginya cuma beda tipis, jadi kepercayaan siswa itu terbentuk secara merata di semua aspek tapi sayangnya semuanya masih di level 50 sampai 55 persen yang artinya baru setengah jalan dan masih banyak PR buat pemerintah biar angka ini naik.

Tabel 1: Tiga Dimensi Utama Kepercayaan Politik Siswa

Dimensi Jumlah Aitem Skor Maksimum Rata-rata Skor Persentase Pencapaian Kategori
Kepercayaan pada Aktor Politik 8 32 21,27 53,18% Sedang
Kepercayaan pada Institusi Politik 8 32 21,84 54,61% Sedang
Kepercayaan terhadap Kinerja & Integritas Pemerintah 8 32 21,36 53,39% Sedang

 

Kalau kita liat data per pernyataan di dimensi aktor politik, keliatan banget polanya bahwa lima pernyataan pertama mayoritas diisi sama jawaban tidak setuju atau sangat tidak setuju terutama soal kepedulian pemimpin ke keselamatan siswa, kelemahan pengawasan, dan isu korupsi, sementara tiga pernyataan terakhir mulai kelihatan harapan soal upaya pemerintah buat benahin program dan tanggung jawabnya, tapi soal kejujuran siswa masih ragu ragu.

Tabel 2: Skor Dominan pada Setiap Indikator Kepercayaan Siswa terhadap Aktor Politik

PT MMI Wujudkan Kepedulian Sosial melalui Penyaluran Bantuan Beras 500 Kilogram

Indikator Skor Dominan Frekuensi Persentase
Kepedulian pemimpin terhadap keselamatan siswa 2 (Tidak Setuju) 28 40,00%
Tanggung jawab pengawasan keamanan pangan 2 (Tidak Setuju) 30 42,86%
Kepercayaan setelah dugaan korupsi 2 (Tidak Setuju) 26 37,14%
Pelanggaran hak anak 2 (Tidak Setuju) 23 32,86%
Prioritas anggaran pemerintah 3 (Netral) 25 35,71%
Upaya pemerintah memperbaiki masalah keracunan 4 (Setuju) 24 34,29%
Tanggung jawab mengatasi lemahnya pengawasan 4 (Setuju) 22 31,43%
Kejujuran menjelaskan dugaan korupsi 3 (Netral) 24 34,29%

 

Hal yang sama juga terjadi di dimensi institusi politik dimana lima pernyataan awal didominasi negatif dan tiga akhir mulai positif, sementara soal ketimpangan anggaran masih jadi bahan perdebatan, begitu pula di dimensi kinerja pemerintah dimana kepercayaan mereka mulai bangkit saat membahas perbaikan pengawasan tapi masih setengah hati soal transparansi.

Tabel 3: Tingkat Kepercayaan pada Institusi

Indikator Skor Dominan Frekuensi Persentase
Kasus keracunan membuat ragu pada institusi 2 (Tidak Setuju) 28 40,00%
Lemahnya pengawasan keamanan pangan 2 (Tidak Setuju) 30 42,86%
Praktik korupsi dan konflik kepentingan 2 (Tidak Setuju) 26 37,14%
Pelanggaran hak anak dan nilai kemanusiaan 2 (Tidak Setuju) 23 32,86%
Ketimpangan prioritas anggaran 3 (Netral) 25 35,71%
Upaya institusi memperbaiki masalah keracunan 4 (Setuju) 24 34,29%
Tanggung jawab institusi mengatasi lemahnya pengawasan 4 (Setuju) 22 31,43%
Kejujuran institusi menjelaskan dugaan korupsi 3 (Netral) 24 34,29%

 

Di dimensi Kinerja dan Integritas Pemerintah, pola yang sama kembali terlihat. Dari delapan pernyataan, lima pernyataan pertama lagi-lagi didominasi oleh jawaban negatif dari para siswa. Coba liat, untuk pernyataan soal kasus keracunan yang bikin siswa gak percaya sama kinerja pemerintah, ada 37,14 persen yang milih Tidak Setuju. Untuk pernyataan soal lemahnya pengawasan yang meragukan integritas, 31,43 persen milih Tidak Setuju. Untuk pernyataan soal praktik korupsi, gabungan jawaban Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju mencapai 51,43 persen. Untuk pernyataan soal pelanggaran hak anak, gabungan negatifnya malah lebih tinggi lagi, 57,14 persen. Dan untuk pernyataan soal ketimpangan anggaran, gabungan negatifnya 50 persen. Jadi dari lima pernyataan awal ini, keliatan banget kalau siswa masih banyak yang kecewa dan gak percaya.

Transformasi Digital: Mahasiswa UNPAM Kembangkan Sistem Manajemen Aset Berbasis Web di SDN Curug 01 Bojongsari

Nah yang menarik, di tiga pernyataan terakhir mulai terjadi pergeseran. Untuk pernyataan soal keyakinan pemerintah bakal memperbaiki pengawasan, ternyata 47,14 persen siswa milih Setuju dan 31,43 persen milih Sangat Setuju. Kalau digabung, 78,57 persen siswa optimis kalau pemerintah bakal berbenah! Ini angka yang gede banget dan jadi secercah harapan di tengah kekecewaan mereka. Untuk pernyataan soal kepercayaan bahwa pemerintah tetap jujur meskipun ada kasus keracunan, 30 persen milih Setuju. Tapi untuk pernyataan soal transparansi menjelaskan praktik korupsi, masih 34,29 persen yang milih Netral. Artinya, mereka masih setengah-setengah dan ragu-ragu soal kejujuran pemerintah dalam mengungkap kasus korupsi. Nah ini nih yang jadi titik lemah yang harus segera dibenahi sama pemerintah.

 

Tabel 4: Skor Dominan pada Setiap Indikator Kepercayaan terhadap Kinerja dan Integritas Pemerintah

Indikator Skor Dominan Frekuensi Persentase
Kasus keracunan membuat tidak percaya pada kinerja 2 (Tidak Setuju) 26 37,14%
Lemahnya pengawasan meragukan integritas 2 (Tidak Setuju) 22 31,43%
Praktik korupsi membuktikan penyalahgunaan anggaran 3 (Netral) 20 28,57%
Pelanggaran hak anak menunjukkan kurang integritas 2 (Tidak Setuju) 22 31,43%
Ketimpangan anggaran membuat kinerja tidak memuaskan 3 (Netral) 24 34,29%
Kepercayaan pemerintah tetap jujur meski ada keracunan 4 (Setuju) 21 30,00%
Keyakinan pemerintah akan memperbaiki pengawasan 4 (Setuju) 33 47,14%
Transparansi menjelaskan praktik korupsi 3 (Netral) 24 34,29%

 

Nah dari tabel terakhir ini keliatan banget pola yang menarik. Untuk indikator yang nanyain soal keyakinan siswa bahwa pemerintah bakal memperbaiki pengawasan, ternyata 47,14 persen milih Setuju dan 31,43 persen milih Sangat Setuju. Kalau digabung, hampir 80 persen siswa masih punya harapan! Ini jadi titik terang di tengah berbagai kekecewaan yang mereka rasakan. Bedanya, untuk indikator yang nanyain soal transparansi pemerintah dalam menjelaskan praktik korupsi, masih 34,29 persen yang milih Netral, yang artinya mereka masih ragu-ragu dan belum sepenuhnya percaya. Jadi meskipun siswa masih punya optimisme soal perbaikan ke depan, urusan transparansi ini masih jadi pekerjaan rumah besar yang bikin mereka setengah hati.

Nah, semua data ini jadi makin masuk akal kalau kita liat konteks kontroversi MBG yang emang bikin heboh banget belakangan ini. Kasus keracunan massal misalnya, ternyata dampaknya nyata banget di lapangan. BPOM nyatet 17 kejadian dengan 33.626 pelajar keracunan di 10 provinsi. Bayangin, 33 ribu lebih siswa yang harus ngalamin mual, pusing, sampe diare, yang otomatis ganggu kesehatan dan proses belajar mereka. Trauma pun muncul, siswa jadi takut makan dari program yang katanya dibuat buat ngebantu mereka. Faktor penyebabnya juga memprihatinkan banget. Makanan disimpan di ember plastik tanpa tutup dan dibiarin di bawah sinar matahari 32 derajat Celsius selama lebih dari 3 jam. Banyak dapur yang gak punya SOP dan petugasnya gak pernah dapet pelatihan. Bahan makanan juga dibeli dari pedagang pasar tanpa surat keterangan kesehatan. Udah kacau banget kan?

Belum lagi kasus korupsi yang bikin runyam. Anggaran MBG aja Rp71 triliun di 2025 dan estimasi totalnya nyampe Rp450 triliun sampai 2029. Tapi ditemukan konflik kepentingan pejabat BGN dan DPR yang terafiliasi sama yayasan pengelola dapur. Ini jelas melanggar UU Tipikor dan otomatis bikin publik makin ilfeel. Dari sisi hak anak, pemberian makanan yang gak aman ini juga jelas langgar hak dasar yang dijamin UUD 1945. Negara dianggap gagal ngelindungin kelompok rentan, apalagi belum ada jaminan kompensasi buat korban dan aturan di Perpres 83/2024 juga masih abu-abu. Program MBG juga dikecam karena dianggap ngurangin perhatian ke masalah lain kayak kurangnya tenaga medis, obat-obatan, dan dana BOS yang kacau. Siswa yang udah ngerasa sekolah mereka kekurangan fasilitas pasti bakal nanya, “Eh kok pemerintah malah habisin ratusan triliun buat program makan yang bermasalah sih?” Semua kontroversi ini jadi konteks penting yang menjelaskan kenapa kepercayaan siswa cuma di level sedang dan kenapa mereka cenderung skeptis. Soalnya pengalaman negatif ini benar-benar mereka rasakan sendiri, bukan cuma denger kabar burung.

Jadi kalau ditarik kesimpulan, kepercayaan siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Welahan ke pemerintah di tengah kontroversi MBG ini emang berada di level sedang. Mayoritas 60 persen ada di kategori cukup memuaskan dengan persentase tiga dimensi antara 53-55 persen. Siswa belum sepenuhnya ilang kepercayaan tapi juga belum punya keyakinan kuat. Berbagai kontroversi bikin mereka lebih kritis dan hati-hati, kayak lagi jalan di tengah kabut, masih bisa lihat tapi nggak jelas. Pemerintah perlu banget ningkatin kualitas MBG, bikin program ini lebih transparan, akuntabel, dan pengawasannya lebih ketat. Karena cuma dengan perbaikan yang nyata, kepercayaan siswa bisa naik ke level yang lebih tinggi. Saran dari peneliti, pemerintah pusat dan daerah harus perbaiki tata kelola MBG, perkuat keamanan pangan, tingkatkan pengawasan, buka-bukaan soal anggaran, dan tegas sama korupsi. Jangan cuma janji doang, tapi harus ada aksi nyata yang terukur. Sekolah dan guru juga perlu kasih edukasi politik yang objektif dan manfaatkan isu MBG buat pembelajaran kewarganegaraan, biar siswa jadi paham politik sejak dini dan bisa jadi warga negara yang kritis tapi tetap konstruktif. Pemulihan kepercayaan publik ke program-program pemerintah yang nyentuh anak-anak itu krusial banget buat jaga stabilitas politik dan demokrasi Indonesia ke depan. Soalnya generasi muda ini yang bakal jadi penentu masa depan bangsa, dan kepercayaan mereka adalah modal sosial yang gak ternilai harganya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan

× Advertisement
× Advertisement