RAKYAT SIPIL – Gelombang penolakan Masyarakat Desa Mappoloulaweng terhadap sosialisasi pembebasan lahan untuk pengembangan runway Bandara Bone kembali mencuat. Beberapakali sosialisasi dilakukan baik di kantor pemerintah maupun di halaman masjid sekitar bandara namun semuanya berujung aksi walk out warga. Ini menjadi sinyal kuat bahwa ada masalah serius dalam cara pemerintah menangani proses tersebut.
Bagi warga Mappoloulaweng, tanah yang hendak dibebaskan bukan hanya sekadar lahan. Itu adalah sumber utama penghidupan, tempat mereka bertani sejak turun-temurun, sekaligus ruang hidup yang mencakup pemukiman, akses jalan, serta nilai historis yang dianggap tak ternilai.
Pemerintah seolah menutup mata terhadap dimensi-dimensi penting ini. Aktivis PB HMI, Pahrian, menilai langkah pemerintah bukan hanya tergesa-gesa, tetapi memperlihatkan wajah pemerintah yang gagal menempatkan diri sebagai pelayan rakyat. “Informasi yang kami dapat, anggaran runway ini dipaksa selesai pada Desember 2025. Pemerintah terlihat buru-buru melakukan sosialisasi, terkesan memaksa, dan masyarakat pun melawan,” tegasnya.
Lebih jauh, Pahrian mengungkap bahwa ia bersama sejumlah aktivis telah melakukan konsolidasi untuk mengawal hak-hak warga. Keluhan masyarakat kian memperjelas bahwa proses ini sarat ketidakterbukaan. Bahkan, komitmen pembangunan runway sebelumnya masih menyisakan komitmen yang belum dipenuhi pihak bandara.
Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: bagaimana mungkin pemerintah memaksakan proyek baru, sementara komitmen lama saja belum diselesaikan? Yang paling mengkhawatirkan, beberapa warga mengaku siap mempertaruhkan nyawa demi mempertahankan tanah leluhur mereka. Ini adalah alarm keras bahwa pendekatan pemerintah sudah masuk pada tahap mengancam stabilitas sosial, bukan lagi sekadar proyek pembangunan.
Dua kali sosialisasi, dua kali penolakan. Warga walk out. Pemerintah tetap mendesak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Pemda Bone terlihat begitu ngotot? Apakah tekanan anggaran membuat pemerintah mengabaikan etika, keselamatan, dan martabat warganya sendiri? Apakah ada tujuan tertentu yang belum disampaikan ke publik?
Mengapa aspirasi masyarakat tidak menjadi dasar pengambilan keputusan? Pertanyaan-pertanyaan ini semakin relevan ketika pola yang muncul adalah: tergesa-gesa, tidak transparan, dan tidak mengindahkan suara warga setempat. Jika pemerintah ingin disebut menjalankan pembangunan untuk rakyat, maka langkah-langkah yang ditempuh saat ini justru menunjukkan arah sebaliknya. Warga Mappoloulaweng hanya meminta satu hal: dihargai, didengar, dan dilindungi. Namun ketika pemerintah lebih memilih percepatan anggaran daripada kepentingan rakyat, wajar bila publik mempertanyakan: Ada apa sebenarnya di balik pemaksaan pembebasan runway Bandara Bone ini ?
Komentar