Tema Project: Opini
Sub-Tema Project: Integritas dan Gerakan Anti Korupsi
Judul Project: Korupsi: Ancaman Nyata bagi Keutuhan dan Kemajuan Bangsa
Nama Cofas: Vicky Meilano (2341345)
Nama Ketua Kelompok: Chandra Winata (2441057)
Nama Anggota Kelompok:
Jesica Ngim (2431062)
Richie Heart Wisely (2431086)
Viola Putri Cantika (2431129)
Gina Rodo Ester Limbong (2431164)
Kristofelix Tan (2431181)
Markus Carlos Gultom (2432057)
David Erryson (2441074)
Rovena Veronica (2441153)
Apriano (2441293)
Cinthya Lau (2442153)
Dewi Maharani (2442169)
Meira Nayyla Aulia (2446021)
Jessy Jevanni (2451101)
Gati Cahyaning Pertiwi (2461003)
Beberapa tahun terakhir kita sering mendengar kasus-kasus korupsi dalam negeri yang mulai terungkap. Salah satu kasus yang paling menonjol adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang melibatkan PT Timah Tbk periode 2015–2022. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp300 triliun. Kasus lainnya yang mengundang perhatian adalah penangkapan mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong yang terkait dugaan penyalahgunaan izin impor gula pada tahun 2015. Keputusan tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sebesar $25 juta karena dilakukan saat Indonesia mengalami surplus gula. Pada Februari 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) atas tuduhan suap dan menghalangi proses peradilan.
Kasus-kasus korupsi ini sangat merugikan negara kita dan masyarakat secara luas dari berbagai aspek. Kerugian yang dirasakan mulai dari pembangunan infrastruktur yang tidak maksimal, pertumbuhan ekonomi negara yang melambat, kepercayaan investor dari negara asing maupun dalam negeri yang menurun, hingga bantuan kepada masyarakat menengah ke bawah yang tidak tersalurkan dengan baik. Padahal jika dana negara yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama tidak diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, Indonesia emas yang disuarakan oleh pemerintah dapat tercapai lebih cepat tanpa perlu menunggu tahun 2045. Negara ini tidaklah kekurangan sumber daya, tetapi pengelolaannya saja yang tidak tepat.
Korupsi di Indonesia menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, seperti dalam sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering kali justru disalahgunakan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang semakin lebar antara masyarakat yang kaya dan miskin. Ketika dana negara diselewengkan, dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat, terutama mereka yang berada di garis kemiskinan.
Korupsi tidak hanya terjadi karena keserakahan individu, tetapi juga karena adanya sistem yang memudahkan mereka melakukan aksi tersebut. Misalnya, sistem tender proyek yang tidak transparan atau lemahnya sistem pengelolaan anggaran publik yang kemudian membuka peluang untuk terjadinya praktik korupsi. Salah satu penyebab utama meluasnya kasus korupsi di Indonesia adalah lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum. Meskipun Indonesia memiliki berbagai lembaga yang bertugas untuk mengawasi dan mencegah praktik korupsi, seperti KPK dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), sering kali ada tekanan politik yang menghambat proses hukum. Para pelaku korupsi, terutama yang memiliki posisi kekuasaan atau jaringan yang kuat, sering kali bisa lolos dari jerat hukum atau mendapatkan hukuman yang tidak sebanding dengan perbuatannya. Selain itu, budaya “saling melindungi” di dalam lembaga pemerintahan dan dunia bisnis juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini.
Jika kita membahas tentang pemberantasan korupsi, tentu kita tidak hanya membicarakan soal regulasi dan hukuman, tetapi juga perubahan budaya dan mentalitas. Korupsi sering kali berakar dari kebiasaan kecil, seperti memberi “uang pelicin” untuk mempercepat urusan administrasi atau menormalisasi nepotisme dalam pekerjaan. Jika hal-hal seperti ini terus dibiarkan, maka praktik korupsi akan semakin mengakar di semua lini kehidupan.
Berkaca dari hal tersebut, maka penting bagi setiap individu agar dapat menanamkan nilai kejujuran, bertindak sesuai etika, serta menolak segala bentuk penyimpangan sekecil apa pun. Peran teknologi juga harus dioptimalkan dalam pemberantasan korupsi. Digitalisasi layanan publik, sistem e-procurement dalam pengadaan barang dan jasa, serta sistem transaksi non tunai dapat menjadi solusi efektif untuk meminimalisir celah korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dapat meningkat sehingga ruang bagi oknum yang ingin melakukan korupsi pun akan semakin sempit.
Mencegah lebih baik daripada menyembuhkan, sama halnya dengan korupsi, mencegah terjadinya korupsi lebih baik daripada memberantasnya. Peran generasi muda sangat penting dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Sebagai kunci keberlangsungan negara Indonesia, para generasi muda harus dibekali dengan pendidikan anti korupsi sejak dini agar memiliki kesadaran yang tinggi terhadap dampak dari praktik korupsi. Mahasiswa dan para kaum muda yang aktif dalam kegiatan organisasi dapat menjadi pelopor utama dalam membangun budaya integritas, transparansi, dan anti korupsi.
Generasi muda yang telah hidup berdampingan dengan teknologi sejak kecil juga dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendorong terwujudnya kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai positif. Dengan media sosial, mereka dapat menyuarakan pendapat yang berkaitan dengan isu-isu korupsi sehingga mendorong partisipasi masyarakat agar lebih waspada terhadap kebijakan publik, serta menanamkan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya dalam dunia digital, peran generasi muda juga dapat diwujudkan melalui keterlibatan dalam komunitas dan gerakan sosial yang berfokus pada transparansi serta akuntabilitas pemerintahan. Misalnya, mereka dapat bergabung dalam program magang atau kerja sama dengan lembaga anti korupsi, ikut serta dalam forum diskusi kebijakan publik, atau bahkan menginisiasi gerakan sosial yang mendorong praktik bersih dan jujur di lingkungan sekitar.
Pada skala yang lebih besar, pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pemerintah memberikan hukuman yang adil kepada koruptor-koruptor negeri ini agar ke depannya orang-orang akan berpikir seribu kali sebelum berniat melakukan korupsi.
Sebagai negara yang besar, dengan sumber daya alam yang berkualitas serta mayoritas penduduk usia produktif, kita memiliki semua yang diperlukan untuk menjadi negara yang makmur. Meski begitu, kita tetap memiliki beberapa pekerjaan yang perlu diselesaikan bersama-sama. Pada akhirnya, perang melawan korupsi adalah tanggung jawab kita semua, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki perannya masing-masing. Pemerintah perlu melaksanakan tugasnya untuk membangun birokrasi yang sehat dan bebas dari pengaruh korupsi, serta membangun masyarakat yang dapat mendukung pemerintah untuk membawa Indonesia menuju masa keemasannya.
Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi tanpa pandang bulu akan memberikan efek jera dan membangun kepercayaan publik. Masyarakat pun sama, kita juga perlu untuk meningkatkan nilai diri kita dengan pengetahuan dan keahlian baru sehingga kita dapat turut serta membangun negeri ini menjadi lebih baik lagi. Sebuah bangsa yang ingin maju tidak boleh membiarkan kejahatan ini terus tumbuh dan merusak masa depan generasi berikutnya. Dengan komitmen bersama, Indonesia dapat mewujudkan masa depan yang bebas dari korupsi, menuju kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.
Komentar